tugas 2 metode riset

Tugas Review Jurnal

Jurnal II

Tema : Lembaga keuangan mikro

Judul : FENOMENA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PERSPEKTIF  PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

Masalah : bagaimana cara keberhasilan Pembangunan ekonomi pedesaan sebagai bagian integral dari Pembangunan Ekonomi Nasional.

Pengarang : Rachmat Hendayana dan Sjahrul Bustaman

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Jl Tentara Pelajar, 10 Bogor

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pedesaan sebagai bagian integral dari Pembangunan Ekonomi Nasional, keberhasilannya banyak di sokong oleh kegiatan usahatani. Hal itu merujuk fakta, sebagian besar masyarakat di pedesaan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usahatani. Oleh karena itu tidak mengherankan, kegiatan usahatani sering dijadikan indikator pembangunan ekonomi pedesaan. Di dalam praktek usahatani, diperlukan inovasi teknologi guna mendorong peningkatan produktivitas dan produksinya. Kelemahan petani justru pada adopsi inovasi teknologi yang relatif rendah sebagai dampak penguasaan modal usahatani yang lemah. Untuk mengatasi kekurangan modal usahatani, petani biasanya mengusahakan tambahan modal dari berbagai sumber dana baik dari lembaga keuangan formal (perbankan) maupun kelembagaan jasa keuangan non formal. Namun umumnya karena petani sering tidak memiliki akses terhadap lembaga perbankan konvensional, ia akan memilih untuk\ berhubungan dengan lembaga jasa keuangan informal seperti petani pemodal (pelepas uang – rentenir), atau mengadakan kontrak dengan pedagang sarana produksi dan sumber lain yang umumnya sumber modal tersebut mengenakan tingkat bunga yang irrasional karena terlalu tinggi dan mengikat. Kondisi demikian berdampak buruk tidak saja bagi petani akan tetapi juga merusak tatanan perekonomian di pedesaan. Berkenaan dengan hal tersebut, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pertanian akan menjadi salah satu solusinya. LKM pertanian memiliki peran strategis sebagai intermediasi dalam aktifitas perekonomian bagi masyarakat tani yang selama initidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional. Makalah bertujuan membahas fenomena LKM dan perspektifnya dalam pembangunan ekonomi pedesaan dengan fokus pada adopsi inovasi pertanian, serta mengungkap faktor-faktor kritis keberhasilan LKM dan menyusun strategi pengembangan LKM ke depan untuk mendukung kegiatan usahatani. Hasil pembahasan akan berguna selain untuk melengkapi wacana LKM yang sudah ada, juga menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait pembangunan ekonomi pedesaan ke depan.

 

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Tidak dipungkiri, tumbuh dan berkembangnya LKM di Indonesia diilhami oleh keberhasilan Muhammad Yunus dalam mengembangkan LKM di Banglades yang terkenal dengan Grameen Bank (GB). Banyak orang melihat model GB sebagai suatu model pendekatan yang sukses dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan peran perempuan. Melihat kesuksesan GB, banyak pihak yang mereplikasi metode GB terutama pada metode penyaluran pinjaman yang dilakukan kepada pengguna, tetapi tanpa mereplikasi sistem peningkatan kesejahteraan masyarakatnya yang berupa penyediaan layanan simpanan kecil dan penyediaan jaminan sosial. Padahal kesejahteraan masyarakat dalam arti sesungguhnya terletak pada pemilikan tabungan dan jaminan sosial di masa mendatang (Anonim, 2007).

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro

Hasil identifikasi di lapangan menjumpai terdapat tiga kategori bentuk LKM yang berkembang yakni LKM Bank, LKM Koperasi dan LKM bukan Bank bukan Koperasi. Masing-masing LKM menerapkan skema perkreditan yang berbeda. Pola operasional LKM Bank mengikuti pendekatan perbankan umum/ konvensional, LKM Koperasi menerapkan pola simpan pinjam sedangkan LKM bukan Bank dan Bukan Koperasi pola operasionalnya beragam.,Skema perkreditan LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (B3K) tersebut meliputi replikasi pola Grameen bank, Gabungan Kelompok Tani dan Unit Permodalan Pengelola Permodalan Kelompok Petani (UPPKP). Pengelolaan keuangan oleh Gabungan Kelompok Tani dan UPPKP pada dasarnya merupakan wujud pengelolaan keuangan dengan system bergulir. Capital yang digunakan bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Keberhasilan pengelolaan keuangan oleh UPPKP di Gunung Kidul dicirikan oleh semakin meningkatnya volume uang beredar di kelompok tani, dan semakin lancarnya tingkat pengembalian pinjaman. Kondisi tersebut jauih lebih baik dibandingkan dengan ketika pengelolaan keuangan kelompok ini masih dilakukan institusi penyalurnya (Dinas Teknis terkait dengan Pertanian). Sementara itu di Sleman, penyaluran pembiayaan usahatani yang dilakukan secara bergulir juga menunjukkan keberhasilan, ditandai dengan semakin meningkatnya kemampuan anggota kelompok dalam mengembalikan pinjaman sehingga volume pinjamannya juga lebih meningkat lagi. Kemampuan tersebut merupakan cerminan efektifnya pinjaman dalam penggunaannya di sektor usahatani. Hasil studi Holloh dan Prins (2006) menunjukkan bahwa disamping ada LKM yang berhasil, ada pula yang kurang berhasil bahkan mandeg (stagnan). LKM yang pesat pertumbuhannya adalah BPR yang beroperasi di daerah perkotaan dan semi-perkotaan, LPD (Bali) dan BMT (terutama di Jawa Tengah & Jawa Timur). Sedangkan yang mengalami kemandegan misalnya keluarga LKM seperti LDKP (tidak termasuk LPD) dan BKD. Berbagai embrio LKM yang ditimbulkan proyek-proyek seperti UPK/D belum menunjukkan kemampuan untuk menghimpun simpanan dan menjalankan kegiatan operasionil secara berkesinambungan karena terkait dengan aspek legalitas.

 

Kesimpulan

(1) Keberadaan LKM diakui masyarakat memiliki peran strategis sebagai intermediasi aktivitas perekonomian yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional;

(2) Secara faktual pelayanan LKM telah menunjukkan keberhasilan, namun keberhasilannya masih bias pada usaha-usaha ekonomi non pertanian. Skim perkreditan LKM untuk usahatani belum mendapat prioritas, hal itu ditandai oleh relatif kecilnya plafon (alokasi dana) untuk mendukung usahatani, yakni kurang dari 10 % terhadap total plafon LKM;

(3) Faktor kritis dalam pengembangan LKM sektor pertanian terletak pada aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan seed capital, kelayakan ekonomi usaha tani, karakteristik usahatani dan bimbingan teknis nasabah/pengguna jasa layanan LKM;

 

 

 

 

Saran

Untuk memprakarsasi penumbuhan dan pengembangan LKM pertanian diperlukan adanya pembinaan peningkatan kapabilitas bagi SDM calon pengelola LKM, dukungan penguatan modal dan pendampingan teknis kepada nasabah pengguna kredit.

 

 

Tugas Review Jurnal

 

Jurnal III

 

Tema : Lembaga Keuangan Mikro

Judul : pengembangan Lembaga Keuangan non Bank Untuk Pemberdayaan UKM

Masalah : Sejauhmana lembaga keuangan non bank dapat berperan sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam pengembangan UKM;

Pengarang : JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN I – 2006

 

Latar Belakang

Penelitian ini berangkat dari latar belakang bahwa Jawa Timur mempunyai andil yang cukup besar terhadap perkembangan ekspor nasional rata-rata berkisar USD 5 milyar dengan kontribusi 11 % – 12 % dari ekspor nasional. Melalui kapasitas industri besar, menengah dan kecil yang tersedia cukup besar maka suatu saat Jawa Timur bias menjadi jaringan inter provinsi yang bisa memberikan sumbangan terbesar setelah ekspor non migas. Tidak berlebihan Jawa Timur bisa memberi akses ke seluruh provinsi terhadap barang-barang yang dihasilkan pelaku bisnis sektor riil dan non formal (seperti : sektor hortikultura, perikanan, pertanian, perkebunan dan kerajinan). Struktur ekonomi Jawa Timur 99,55% didominasi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK), sedangkan usaha besar hanya 0,45%. Kontribusi UKMK terhadap PDRB 50,12% dan penyerapan tenaga kerja pada sektor ini mencapai 91,66%. Bila berpijak pada definisi industri kecil merupakan unit usaha dengan jumlah tenaga kerja paling sedikit 5 orang paling banyak 19 orang dan industri rumah tangga adalah unit usaha dengan jumlah pekerja paling banyak 4 orang termasuk pengusaha (BPS, 1998) maka dengan asumsi UKM rata-rata memperkerjakan 2 orang saja berarti terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 12 juta orang. Eksestensi UKM dalam menunjang perekonomiaan nasional sangat diperlukan, krisis ekonomi tahun 1998 telah membuktikan kemampuan UKM tetap bertahan dan bahkan memberikan kontribusi 58,2% dari PDB nasional. UKM perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak terutama dalam akses permodalan, pengembangan pasar dan managemen. Dalam hal permodalaan, walaupun Bank Indonesia mengalokasikan portofolio dalam jumlah cukup, namun kemampuan UKM menyerap dana yang tersedia kurang dari 50%. Realisasi kredit UKM tahun 2002 sampai bulan oktober tersalur Rp. 27 T dari total portofolio Rp. 63,5 T (Darma Ali 2003). Pada sisi lain dikatakan pula bahwa realisasi tersebut 46% merupakan kredit konsumtif. Jadi hanya sekitar 54% kredit yang tersalurkan pada UKM untuk kegiatan produkltif atau untuk modal usaha. Menurut ADB-TA, kekuatiran UKM dalam pengajuan kredit perbankan antara lain : perusahaan dianggap tidak layak, kurang informasi, tidak memiliki agunan dan NPWP. Suatu hal yang delematis, dimana pembiayaan UKM merupakan indicator komitmen perbankan namun disisi lain UKM tidak mampu menarik dana perbankan hanya karena persoalan bankable karena ketentuan prudential banking yang diterapkan Bank Indonesia berpegang pada prinsip 5 C. Persyaratan bank teknis yang kaku ini, menurut UKM bisa di atasi asalkan ada kesungguhan dan komitmen yang kuat untuk benar-benar membantu UKM karena dari 5 C, ternyata 4 C yang lain umumnya dapat dipenuhi UKM kecuali jaminan (collateral) yang sering menjadi hambatan. Sebagai alternatif dalam menghadapi permasalahan permodal bagi pembiayaan usaha UKM, maka banyak kalangan berpendapat perlu dikembangkan pembentukan lembaga keuangan non bank antara lain : (1) Modal Ventura (ventura capital) dan (2) Lembaga Penjamin Kredit (LPK).

 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah : (1) Mengetahui peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam   membantu pengembangan UKM; (2) Menemukan model Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat dikembangkan dalam mendukung pembiayaan UKM. Manfaat yang diharapkan adalah : (1) Sebagai bahan kajian akademis yang dipertanggung jawabkan untuk pengembangan lembaga keuangan non bank yang credibel dan capabel; (2) Sebagai materi kebijakan bagi Pemda Tingkat I dan Tingkat II untuk mendukung pembiayaan modal bagi pemberdayaan UKM di daerahnya.

 

METODE PENELITIAN

Untuk tercapainya output yang diinginkan maka metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung; koleksi data sekunder; survey baik dengan wawancara maupun kuesioner kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan teknik analisa data yangdigunakan adalah dengan menggunakan analisa interaktif kwantitatif dan kualitatif. Objek kajian adalah lembaga-lembaga keuangan non Bank, sedangkan lokasi penelitian berada di kabupaten Pasuruan, Situbondo, Bondowoso dan Jember.

Lokasi Penelitian

  1. Kab. Pasuruan
  2. Kab. Situbondo
  3. Kab. Bondowoso
  4. Kab. Jember

LKNB

49,43 %

98,58 %

57,20 %

56,14 %

Bank

17,18 %

10,90 %

14,40 %

18, 72 %

Modal Sendiri

33,36 %

20,50 %

28,38 %

25, 12 %

Penyaluran dana yang dilakukan pemerintah dilakukan dalam bentuk model Freeder Point dan Dana Bergulir. Selain itu, pemerintah dan BUMN juga menyalurkan dukungan pembiayaan bagi UKM dalam bentuk model kemitraan seperti : kemitraan bunga rendah, bantuan peralatan, bantuan manajemen, bantuan pemasaran, intiplasma, bapak angkat dan ikubator. Sedangkan yang dilakukan swasta terdapat berupa model pinjaman tampa anggunan dan pinjaman dengan anggunan, disamping itu ditemukan pula model tengkulak dan model ijon. Kesemuanya itumerupakan LKNB yang memberi dukungan pembiayaan terhadap pemberdayaan UKM pada lokasi penelitian.

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN

Lembaga Keuangan Non Banl (LKNB) amat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan UKM terutama bagi UKM di plosok-plosok dan pedesaan dimana akses lembaga perbankan masih terbatas. Termasuk dalam hal mendukung program bagi penumbuhan unit usaha baru sebanyak satu juta sepuluh ribu unit bisnis untuk provinsi Jawa Timur pada tahun mendatang. Selain itu, keterpaduan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat diperlukan bagi penumbuhan Lembaga Keuangan Non Bank yang diharapkan dapat mempercepat proses pemberdayaan UKM dan koperasi di provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merekomendasikan model kemitraan/keterpaduan yang melibatkan antara pemerintah dan Lembaga Keuangan Non Bank, serta LSM/Perguruan Tinggi dalam membuat mekanisme pemberdayaan UKM dalam mengembangkan model pembiayaan UKM yang mudah diakses pelaku usaha di lapangan. Dalam pengembangan model yang perlu ditekankan adalah aspek dari kepastian hukum dan menawarkan keuntungan tertentu dari beberapa aspek bagi pelaku usaha.

 

Tugas 3

 

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil review dari jurnal yg sudah ada

 

1.1 Latar Belakang

Keunggulan usaha mikro yang sudah teruji sampai saat ini adalah resistensinya

terhadap gejolak krisis ekonomi dan pengusaha usaha mikro biasanya merupakan debitor

yang patuh membayar kewajiban kreditnya. Di dalam pengelolaannya dihadapkan pada

faktor kritis yakni yang berkenaan dengan kelembagaan dan pengguna/nasabah.

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan besaran Produk Domestik Bruto yang diciptakan UMKM dalam tahun 2003 mencapai nilai Rp 1.013,5 triliun (56,7 persen dari PDB). Jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2003 mencapai 42,4 juta, Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal ini kemudian disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM).  Dalam pengembangan usaha UKM kebanyakan dihadapkan dengan masalahpermodalan. Kemampuan UKM untuk mengakses sumber pembiayaan perbankan selalu terbentur pada persyaratan teknis Perbankan. Sebenarnya terdapat alternative sumber pembiayaan lain yang bisa dikembangkan untuk mem-beck-up UKM yaitu lembaga keuangan non bank seperti modal ventura dan lembaga penjamin kredit. Perusahaan modal ventura. Ada beberapa hal mendasar yang membedakan antara modal ventura dengan perbankan sebagai lembaga pembiayaan ( Wahyudi: 2003 yaitu : (1) lebih concern terhadap bisnis mitranya; (2) pendekatan bisnis partnership; (3) tidak ada pembatasan sektoral; (4) memiliki unsure pembinaan; (5) suku bunga relatif stabil; (6) modal pembiayaan yang fleksibel; (7) pembiayaan untuk usaha baru. Melalui system pasangan usaha menimbulkan manfaat timbal balik, dalam hal ini beberapa manfaat dapat mdiperoleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) berkerja sama dengan perusahaan modal ventura ( Wongsonegoro:2004) adalah : (1) Peningkatan potensi kegiatan usaha; (2) Usaha dengan kemungkinan berhasil tinggi; (3) Peningkatan efisiensi pemasaran produk; (4) Peningkatan Bank-Ability; (5) Peningkatan likuiditas; dan (6) Peningkatan rentabilitas. Untuk pengembangan modal ventura (daerah) memerlukan keterlibatan pemerintah (daerah), pelaku usaha, perguruan tinggi (konsultan), serta asosiasi sektoral (Wahyudi:2003). Pada sisi lain, Lembaga Penjamin Kredit diperlukan untuk pengambilalihan resiko kegagalan UKM sebagai pihak terjamin sehingga kewajiban kepada kreditur sebagai penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan ( Lintang : 2003). LPK ini telah didirikan sejak tahun 1971 c.q. Ditjen Koperasi dengan membentuk Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) dan lembaga ini akan melakukan penjaminan bagi UKM yang tidak bisa memenuhi persyaratan agunan namun aspek 4 C terpenuhi.

1.2 Perumusan Masalah

Kondisi tersebut di atas jika berjalan terus, maka secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Karena pelaku UKM pada dasarnya adalah lapisan masyarakat yang ditinjau dari besaran pendapatan lebih berpotensi mendekati masyarakat miskin, namun mereka masih mempunyai kemauan untuk melakukan usaha produktif. Jika UKM terus mendapat hambatan dalam berusaha – termasuk kesulitan mengaskes sumber-sumber pembiayaan – maka potensi menjadi masyarakat miskin akan menjadi kenyataan.

Berdasarkan kondisi tersebut, sangat penting upaya untuk menjawab bagaimana memperluas akses-akses pembiayaan bagi para pelaku UKM dan pada saat yang bersamaan peranan LKM terus berkembang sekaligus mampu menjawab kebutuhan UKM walaupun porsinya masih terbatas. Pertanyaan penelitian yang diangkat dalam tulisan ini adalah:

(1) Bagaimana menjadikan LKM semakin berkembang bahkan menjadi salah satu pilar dari sistem keuangan nasional?

(2) Bagaimana meningkatkan peran LKM dalam mendukung pemberdayaan UKM?

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah : (1) Mengetahui peran Lembaga KeuanganNon Bank dalam membantu pengembangan UKM; (2) Menemukan model Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat dikembangkan dalam mendukung pembiayaan UKM. Manfaat yang diharapkan adalah : (1) Sebagai bahan kajian akademis yang dipertanggung jawabkan untuk pengembangan lembaga keuangan non bank yang credibel dan capabel; (2) Sebagai materi kebijakan bagi Pemda Tingkat I dan Tingkat II untuk mendukung pembiayaan modal bagi pemberdayaan UKM di daerahnya.

 

BAB II LANDASAN TEORI

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa transfer payment dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk micro credit.

Secara hipotesis, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena trickle down effect dari semakin banyaknya pengusaha mikro (Krisna Wijaya: 2005).

Menurut Marguiret Robinson (2000), pinjaman dalam bentuk micro credit merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: pertama, masyarakat yang sangat miskin (the extreme poor) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Untuk tercapainya output yang diinginkan maka metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung; koleksi data sekunder; survey baik dengan wawancara maupun kuesioner kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan teknik analisa data yangdigunakan adalah dengan menggunakan analisa interaktif kwantitatif dan kualitatif. Objek kajian adalah lembaga-lembaga keuangan non Bank, sedangkan lokasi penelitian berada di kabupaten Pasuruan, Situbondo, Bondowoso dan Jember.

Berikutnya dilakukan di beberapa daerah lain seperti Tanggerang, di wilayah pasang surut Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan tempat lain yang belum teridentifikasi. Bagi Indonesia, keuangan mikro bukan hal baru. Pengelolaannya oleh Lembaga Keuangan Mikro sudah berkembang sejak lama dan telah menjadi topik pembicaraan para pakar dan praktisi ekonomi kerakyatan seperti antara lain Martowijoyo (2002), Sumodiningrat (2003), Budiantoro (2003), Ismawan (2002), Syukur (2002) dan lain-lain. Momentum pembahasan LKM senantiasa terkait dengan upaya penanggulangan

kemiskinan, belum secara spesifik sebagai fasilitasi pembiayaan usahatani. Banyak pihak meyakini LKM sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena layanan keuangan memungkinkan orang kecil dan

rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanan terhadap goncangan eksternal. LKM menjadi alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan (Anonim, 2007). Walaupun di lingkungan masyarakat telah banyak tumbuh dan berkembang lembaga keuangan yang terlibat di dalam pembiayaan usaha mikro dengan beragam bentuk seperti bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), modal ventura, program Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), pegadaian dan sebagainya (Retnadi, 2003), namun kesenjangan antara permintaan dan penawaran layana keuangan mikro masih tetap ada. Di sektor pertanian, maraknya LKM di masyarakat itu belum serta merta diikuti oleh pemenuhan kebutuhan permodalan bagi petani. Faktanya, kebutuhan permodalan petani untuk pembiayaan usahatani selalu menjadi persoalan. Lembaga jasa finansial berupa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada dasarnya sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pembangunan ekonomi pedesaan utamanya sebagai lembaga untuk fasilitasi jasa pembiayaan usahatani. Hal itu didasarkan fakta hampir sebagian besar petani menghadapi permasalahan adopsi teknologi karena lemah dalam permodalan. Di sisi lain lembaga perbankan sering tidak bisa diakses oleh petani karena berbagai faktor.

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro

Hasil identifikasi di lapangan menjumpai terdapat tiga kategori bentuk LKM yang berkembang yakni LKM Bank, LKM Koperasi dan LKM bukan Bank bukan Koperasi. Masing-masing LKM menerapkan skema perkreditan yang berbeda. Pola operasional LKM Bank mengikuti pendekatan perbankan umum/ konvensional, LKM Koperasi mmenerapkan pola simpan pinjam sedangkan LKM bukan Bank dan Bukan Koperasi pola\ operasionalnya beragam.

Faktor Kritis Pengelolaan LKM

Keunggulan usaha mikro yang sudah teruji sampai saat ini adalah resistensinya terhadap gejolak krisis ekonomi dan pengusaha usaha mikro biasanya merupakan debitor yang patuh membayar kewajiban kreditnya. Di dalam pengelolaannya dihadapkan pada faktor kritis yakni yang berkenaan dengan kelembagaan dan pengguna/nasabah. Dari sisi kelembagaan, permasalahan terkait dengan aspek sustainabilitas/ keberlanjutan. Keberlanjutan LKM dipengaruhi oleh: (a) kapabilitas sumberdaya manusia (SDM) pengelola LKM dan (b) dukungan seed capital. Sementara itu diperlukan juga dukungan faktor eksternal antara lain berupa payung hukum bagi upaya pengembangan LKM. Rancangan Undang-undang LKM masih dalam perdebatan, namun menurut analisis

(1). Pendekatan kelompok.

Makna pendekatan kelompok adalah sebagai penjaminan, kompensasi dari tidak adanya agunan (collateral). Kelompok diselaraskan dengan kelompok tani yang sudah eksis beranggotakan antara 20 – 30 orang.

 

(2). Perluasan sasaran pengguna kredit

Sasaran pengguna kredit tidak difokuskan untuk kaum ibu saja, melainkan perlu juga melibatkan kaum Bapak. Karena yang menjadi anggota kelompok tani adalah kaum bapak dan yang mengetahui kebutuhan dana untuk adopsi teknologi usahatani.

 

(3). Seleksi calon pengguna kredit

Indikator seleksi disesuaikan dengan keragaan usahatani, salah satunya yang penting dipertimbangkan adalah adanya diversifikasi usaha (on farm dengan off farm dan non farm).

 

(4). Volume Pagu Kredit

Volume pagu kredit minimal mampu memenuhi standar kebutuhan tambahan biaya usahatani dan realisasi pencairannya disesuaikan dengan perilaku pola tanam. Studi kelayakan usahatani menjadi acuan. Tiap orang kebutuhannya akan berbeda.

 

(5). Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman terkait dengan keberlanjutan perkreditan. Oleh karena itu patokannya adalah bunga komersial sesuai pasar.

 

(6). Waktu pengembalian cicilan

Pembayaran cicilan bisa dikelompokkan dalam bentuk mingguan dan atau setelah panen. Komposisi jumlah cicilan mingguan dan setelah panen (disesuaikan dengan perkiraan sumber pendapatan nasabah). Disarankan komposisi jumlah cicilan mingguan lebih besar dari pada cicilan setelah panen, misal 70% berbanding 30%.

(7). Pendampingan dan Monitoring

Pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan, sehingga jika terjadi masalah selama proses pemanfatan kredit bisa segera dicarikan solusinya.

 

(8). Pelatihan

Pelatihan diperlukan terutama bagi pengurus LKM untuk secara terus menerus meningkatkan kapabilitas manajemen LKM

 

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

(1) Keberadaan LKM diakui masyarakat memiliki peran strategis sebagai intermediasi aktivitas perekonomian yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional;

(2) Secara faktual pelayanan LKM telah menunjukkan keberhasilan, namun keberhasilannya masih bias pada usaha-usaha ekonomi non pertanian. Skim perkreditan LKM untuk usahatani belum mendapat prioritas, hal itu ditandai oleh relatif kecilnya plafon (alokasi dana) untuk mendukung usahatani, yakni kurang dari 10 % terhadap total plafon LKM;

(3) Faktor kritis dalam pengembangan LKM sektor pertanian terletak pada aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan seed capital, kelayakan ekonomi usaha tani, karakteristik usahatani dan bimbingan teknis nasabah/pengguna jasa layanan LKM;

 

Saran

Untuk memprakarsasi penumbuhan dan pengembangan LKM pertanian diperlukan adanya pembinaan peningkatan kapabilitas bagi SDM calon pengelola LKM, dukungan penguatan modal dan pendampingan teknis kepada nasabah pengguna kredit.

 

DAFTAR PUSTAKA

Andrew Macintyre, Business and Politics in Indonesia, Sydeney, Allen & Unwin,

1991.

Amir Effendi Siregar (ed.), Arus Pemikiran Ekonomi Politik, Esai-Esai Terpilih,

Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991.

Bromley, Damel W. .Economic Interest and Institutions, The Conceptual Foundation

of Public Policy. Basil Blacwell Ltd. New York, 1989

Dunn, William N, .Pengantar Analisis Kebijakan Publik., Gajah Mada University

Press, Yogyakarta, 1994.

Dye, Thomas R, .Understanding Public Policy., Englewood Cliffs, New Jersey. 1992.

Edwards III George C, .Implementing Public Policy. Congressional Quartely Inc,

Washington, 1980.

Grindle, Merille S (ed), .Political and Policy Implementation in the third World.,

New Jersey, Princeton University Press, 1980.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s